Cermati Daftar PKP Yang Dicabut Agar Terhindar Dari Sanksi Perpajakan

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/cermati-daftar-pkp-yang-dicabut-agar-terhindar-dari-sanksi-perpajakan

Oleh Moh Makhfal Nasirudin, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Bila kita cermati  akhir-akhir ini, sering kita lihat di media cetak ataupun media internet (utamanya situs www.pajak.go.id) pengumuman tentang perusahaan yang telah dicabut status Pengusaha Kena Pajaknya (PKP). Apa itu Pengusaha Kena Pajak? Apa konsekuensi hukum dari dicabutnya PKP? Kenapa mesti diumumkan?

Read more...

Seri KUP - Verifikasi Dalam Rangka Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-verifikasi-dalam-rangka-pengukuhan-pengusaha-kena-pajak

Tujuan Verifikasi di antaranya adalah untuk mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan, mengukuhkan PKP berdasarkan permohonan Wajib Pajak, dan mecabutan pengukuhan PKP, baik secara jabatan maupun atas dasar permohonan PKP.

Read more...

Seri PPh - Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-4-ayat-2

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Adalah pajak atas penghasilan sebagai berikut:

  1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
  2. penghasilan berupa hadiah undian;
  3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

    Read more...

Seri KUP - Verifikasi Dalam Rangka Penerbitan Ketetapan Pajak

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-verifikasi-dalam-rangka-penerbitan-ketetapan-pajak

Tujuan terakhir dari Verifikasi adalah dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak. Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak ini dapat dilakukan untuk 1 (satu) atau beberapa jenis pajak, baik untuk 1 (satu) atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.
Surat ketetapan pajak sendiri sebenarnya terdiri dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Kegiatan Verifikasi sendiri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012, hanya dapat digunakan dalam penerbitan SKPKB, SKPKBT dan SKPLB dalam kondisi-kondisi tertentu saja.

Read more...

Seri KUP - Pemberian Data dan Informasi Kepada Direktorat Jenderal Pajak

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-pemberian-data-dan-informasi-kepada-direktorat-jenderal-pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), diatur kewajiban pemberian data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kewajiban tersebut diatur dalam pasal 35 dan 35A KUP; Pelaksanaan ketentuan tentang kewajiban pemberian data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak ini digunakan semata-mata untuk kepentingan penerimaan negara.

Read more...