Peraturan Menteri Keuangan mengenai PTKP Terbaru

Peraturan dari Menteri Keuangan mengenai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) terbaru Nomor 101/PMK.010/2016 .

Read more...

Cara Pendaftaran Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)

Pendaftaran tidak dikenakan biaya administrasi. Besaran iuran peserta dibagi menjadi 2 Yaitu :

1. Pekerja penerima upah (PNS, TNI/ POLRI, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri)

2. Pekerja Penerima Upah selain diatas.

Lebih lengkap ada di file embed di bawah.

Read more...

Cara Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan

Ada 8 cara pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri, juga bisa digunakan untuk mengecek tagihan BPJS :

  1. ATM BRI, BNI, Mandiri, BTN
  2. Autodebet
  3. SMS Banking
  4. Internet Banking
  5. Teller BRI, BNI, BTN (Khusus kelas 3)
  6. Kantor Pos
  7. Indomaret
  8. Untuk peserta PPU dibayarkan perusahaan

    Read more...

Kelebihan Bayar BPJS Kesehatan Bisa Diklaim

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 pada pasal 18 menyatakan bahwa :

  • (1) BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan Iuran Jaminan Kesehatan sesuai dengan Gaji atau Upah Pekerja
  • (1a) Perhitungan kelebihan atau kekurangan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada daftar Gaji atau Upah Pekerja.
  • (2) Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan memberitahukan secara tertulis dan/atau Peserta paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya iuran.
  • (3) Kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dengan pembayran iuran bulan berikutnya.

Read more...

Prosedur Pendaftaran Peserta JKN BPJS Kesehatan

A. Pendaftaran Bagi Penerima Bantuan Iuran / PBI

Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu yang menjadi peserta PBI dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik (Badan Pusat Statistik) yang diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial.

Selain peserta PBI yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat, juga terdapat penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan SK Gubernur/ Bupati/ Walikoata bagi Pemda yang terintegrasikan program Jankesda ke program JKN

Read more...